Sukabumi, Suara Indonesia – Ancaman gempa besar di zona Megathrust Selat Sunda kembali menjadi sorotan serius di Kabupaten Sukabumi. Kawasan Palabuhanratu disebut sebagai salah satu wilayah paling rentan terdampak tsunami apabila terjadi gempa kuat di wilayah tersebut.
Sejumlah pemetaan kebencanaan mengungkapkan bahwa posisi Palabuhanratu yang berada di dalam teluk membuat kawasan ini memiliki tingkat paparan tinggi terhadap gelombang tsunami.Bahkan, sebagian besar wilayahnya diperkirakan berada dalam area rawan dengan waktu evakuasi yang sangat terbatas setelah gempa terjadi.
Kondisi itu mendorong DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah daerah agar tidak lagi menunda pembangunan jalur evakuasi alternatif yang berada di luar kawasan pesisir.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menilai pembangunan jalur utara penghubung.Cisolok-Cikakak-Palabuha ratu merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar.
“Kalau kita bicara keselamatan warga, maka jalur evakuasi ini harus jadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana terjadi, masyarakat tidak punya pilihan akses keluar,” kata Junajah, Rabu (7/1/2026).
Ia mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalur tersebut sebenarnya telah lama disiapkan, lengkap dengan perencanaan teknis dan trase jalan.
Namun hingga kini belum juga terealisasi akibat berbagai kendala, termasuk pergeseran anggaran saat pandemi Covid-19. “Ini bukan rencana baru.Dari dulu sudah ada site plan-nya.
Target penyelesaiannya pun pernah ditetapkan, tapi selalu tertunda. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk menunda,” ujarnya.
Junajah menegaskan, jalur pantai selatan yang selama ini menjadi akses utama sangat berisiko terputus jika terjadi bencana alam.Karena itu, keberadaan jalur darat alternatif dinilai krusial untuk menjamin proses evakuasi berjalan cepat dan aman.
“Kalau tsunami atau longsor terjadi, jalur pesisir pasti lumpuh. Satu-satunya harapan adalah jalur di luar pantai,” tegasnya.
Menyinggung keterbatasan anggaran daerah, Junajah mendorong adanya pembagian peran antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat agar proyek tersebut dapat segera diwujudkan.
“Pembebasan lahan bisa ditangani kabupaten, jembatan oleh provinsi, dan pembangunan badan jalan oleh pemerintah pusat. Yang penting ada komitmen bersama,” jelasnya.
Menurutnya, manfaat jalur utara ini tidak hanya sebatas mitigasi bencana, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Jalur tersebut akan menjadi penopang utama distribusi barang, mobilitas warga, serta sektor pariwisata ketika jalur selatan tidak dapat digunakan.
“Kalau jalur ini sudah ada, evakuasi bisa cepat, dan roda ekonomi tetap berjalan meski terjadi kondisi darurat,” ucap Junajah.
Ia pun mengingatkan bahwa upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan peringatan dini atau sosialisasi kebencanaan. Tanpa kesiapan infrastruktur, risiko korban jiwa akan tetap tinggi.
“Mitigasi itu bukan cuma bicara, tapi harus diwujudkan dalam bentuk jalan, akses, dan kesiapan nyata di lapangan,” pungkasnya.
Redaksi Suara Indonesia