Sukabumi, Suara Indonesia – DPRD Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kebutuhan masyarakat desa. Ketua Fraksi PKB, Bayu Permana, menegaskan bahwa CSR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Bayu menilai banyak perusahaan berhenti pada urusan pajak, izin, atau setoran produksi, padahal masih ada dimensi kemanusiaan dan lingkungan yang harus diperhatikan. “Urusan perusahaan belum selesai hanya dengan negara. Mereka juga punya kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Di situlah CSR menemukan urgensinya,” ujarnya. Jumat ( 9/1/2026 )
Fraksi PKB menyoroti dampak industrialisasi yang kerap menggerus lahan pertanian, menurunkan kualitas lingkungan, dan memicu persoalan sosial seperti limbah, kemacetan, hingga gesekan antarwarga. Bayu mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak menutup mata terhadap kerusakan alam dan masalah sosial.
Dalam kondisi anggaran pembangunan daerah yang terbatas, CSR diharapkan menjadi jembatan untuk menutup celah pembiayaan. Bayu menekankan agar perusahaan tidak lagi memandang CSR sebagai formalitas atau sekadar pembagian bingkisan tahunan.
CSR harus menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat dan memulihkan apa yang hilang akibat aktivitas industri,” tambahnya.
DPRD Sukabumi berkomitmen mengawal agar penyaluran CSR dilakukan transparan dan tepat sasaran. Sinkronisasi dengan kebutuhan desa diyakini akan memberi dampak jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. “Dengan sinergi yang kuat, investasi di Sukabumi bukan hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup warga dan lingkungan,” pungkas Bayu
Redaksi Suara Indonesia.