Sukabumi,Suara Indonesia – DPR RI dan DPRD Kabupaten Sukabumi terlihat dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di GOR Surade, Kabupaten Sukabumi.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, hadir langsung bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan, serta kader PKB se-Dapil VI dan masyarakat setempat.
Dalam pemaparannya, Zainul menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar implementasi MBG di lapangan benar-benar sesuai standar, terutama selama bulan Ramadan.
“Kita ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaannya. Ada beberapa masukan dari masyarakat, khususnya terkait menu kering yang dibagikan dua hari sekali selama Ramadan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan adanya keluhan mengenai kualitas, komposisi, hingga nilai harga menu yang dinilai belum seragam. Karena itu, ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjaga kualitas dan tidak menurunkan standar makanan.
“Kalau ada kekurangan dan segera diperbaiki, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau berulang tanpa evaluasi, tentu perlu dipertimbangkan langkah tegas,” tegasnya.
Zainul juga menekankan pentingnya keterbukaan pengelola SPPG terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, ruang dialog harus dibuka agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Program ini harus dijaga bersama. Jangan alergi kritik. Kalau ada komplain, ajak dialog, jelaskan secara terbuka, termasuk soal harga dan komposisi,” katanya.
Sementara itu, H. Dadang Hermawan menyatakan DPRD Kabupaten Sukabumi siap mengawal aspirasi warga dan berkoordinasi dengan pihak terkait bila ditemukan persoalan di lapangan.
“Kami di daerah tentu siap menerima laporan masyarakat dan akan mengawal agar program ini berjalan sesuai harapan,” singkatnya.
Perwakilan BGN, Ramzi, menegaskan pihaknya membuka akses pengaduan seluas-luasnya. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Kepala SPPG, KPPG, media sosial resmi, maupun layanan Sahabat Gizi (SAGI) di hotline 127 yang terhubung langsung ke pusat.
Ia juga mengungkapkan bahwa puluhan SPPG di berbagai wilayah telah dikenai sanksi penghentian operasional akibat pelanggaran yang terbukti.
Melalui kegiatan ini, DPR RI bersama BGN dan DPRD Kabupaten Sukabumi berharap pelaksanaan Program MBG semakin optimal, transparan, serta memberikan manfaat gizi sekaligus dampak ekonomi bagi masyarakat Sukabumi. (Red )