Sukabumi,Suara Indonesia – Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna ke-6 Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Senin (22/6/2026).
Dalam agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap hasil pelaksanaan anggaran, meski tetap memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah.
Pandangan umum fraksi disampaikan oleh Sendi A. Maulana sebagai respons atas Nota Pengantar Bupati Sukabumi terkait pertanggungjawaban APBD 2025.
Apresiasi WTP 12 Tahun, Tapi Catatan Tetap Ada
Fraksi PDIP mengapresiasi keberhasilan Pemkab Sukabumi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.
Namun, fraksi menilai capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
“Diraihnya kembali opini WTP hendaknya tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus menjadi refleksi tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Rekomendasi BPK tetap harus ditindaklanjuti secara serius,” ujar Sendi.
SILPA Rp169,72 Miliar Jadi Sorotan
Salah satu poin utama yang disoroti Fraksi PDIP adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp169,72 miliar. Menurut fraksi, angka tersebut mencerminkan masih adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp905,74 miliar dari target Rp888,33 miliar atau 101,96 persen. Namun secara keseluruhan, pendapatan daerah hanya mencapai 99,23 persen dari target Rp4,73 triliun.
Fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah terkait tidak tercapainya target pendapatan secara penuh.
“SILPA merupakan kerugian bagi proses pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dana yang mengendap dalam jumlah besar menunjukkan masih adanya ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara berbagai kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius,” tegasnya.
Selain aspek fiskal, Fraksi PDIP juga memetakan tujuh persoalan utama yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Pendidikan dan Dugaan Pungutan Liar
Fraksi mempertanyakan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD serta meminta pengawasan ketat terhadap pungutan seperti study tour, LKS, dan seragam sekolah. Transparansi PPDB 2026/2027 juga disorot. - Layanan Kesehatan
Pemerataan layanan kesehatan hingga wilayah terpencil serta kejelasan anggaran kesehatan pasca kebijakan transfer pusat menjadi perhatian. - Infrastruktur Jalan
Banyaknya laporan jalan rusak mendorong fraksi meminta percepatan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan. - Ekonomi Kerakyatan
Fraksi mendorong penguatan UMKM, bantuan modal, pelatihan, dan program padat karya di tengah potensi perlambatan ekonomi hingga 2027. - Ketenagakerjaan
Dugaan pungutan dalam proses rekrutmen kerja dinilai merugikan masyarakat, sehingga pemerintah diminta bertindak tegas terhadap pelanggaran. - Daya Beli dan Ketahanan Pangan
Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya distribusi, dan penonaktifan BPJS PBI menjadi perhatian serius terkait daya beli masyarakat. - Bantalan Fiskal Daerah
Fraksi meminta TAPD menyiapkan skema buffer fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memastikan kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat. (Red)