Jabar, Suaraindonesia-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya merupakan bukti nyata kepedulian negara dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Program ini memiliki tujuan mulia, yakni memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Namun sangat disayangkan, dalam praktik pengelolaannya justru terkesan lebih kental nuansa bisnis dibandingkan ruh pengabdian sosial yang menjadi tujuan utama program tersebut. Kondisi ini berpotensi menggerus kesucian niat awal MBG dan menimbulkan ketimpangan antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
Idealnya, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjalin kerja sama langsung dengan Pemerintah Daerah, mengingat Pemda memiliki data paling akurat terkait penerima manfaat serta kondisi riil di lapangan. Sinergi ini diyakini mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang disepakati, yakni Rp.15.000 per siswa, dengan realisasi yang diterima. Setelah dirinci, nilai makanan per porsi hanya berkisar Rp.6.000 hingga Rp.7.000, angka yang tentunya patut dipertanyakan dari sisi kualitas, kelayakan gizi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap Dapur MBG yang ada diwilayah Jabar bilamana terdapat ada dapur menyajikan makanan dengan nilai anggaran di bawah Rp10.000 per porsi akan ditindak tegas dan siapapun berhak mengambil foto porsi MBG, Penegasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam sebuah unggahan video di akun resminya. Ia bahkan menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat berujung pada sanksi penutupan Dapur MBG.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin tujuan besar MBG justru kehilangan makna dan kepercayaan publik pun akan tergerus. Evaluasi menyeluruh, transparansi pengelolaan, serta pelibatan aktif pemerintah daerah menjadi langkah mendesak agar program strategis ini benar-benar berpihak pada kepentingan anak bangsa, bukan pada kepentingan bisnis semata.
Posted : Wahyu Diansyah
