Anggota DPRD Kabupaten Sukabum, Ferry Supriyadi Soroti Pengangguran

Sukabumi,Suara Indonesia – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan reses kedua di Kp. Sedanukti. Desa Bojongraharja. Kecamatan Cikembar. Kegiatan dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

‎Adapun persoalan yang dikemukakan oleh warga seperti, Ketenagakerjaan, sarana air bersih, infrastruktur hingga bencana alam, ” ungkap Ferry Supriyadi Komisi lV DPRD Kabupaten Sukabumi.Jumat ( 5/6/2026)

‎Dalam dialog tadi, ia mengatakan beberapa usulan yang disampaikan warga tadi akan menjadi masukan dan akan diperjuangkan di forum dewan untuk dibahas lebih lanjut, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap bersinergi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan yang merata di Kabupaten Sukabumi,” imbuhnya

‎Pentingnya kegiatan reses sebagai upaya mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Reses ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Bojong Raharja.

‎”Adapun persoalan yang menjadi fokus utama adalah tingginya angka pengangguran di Kecamatan Cikembar, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Kabupaten Sukabumi.

‎Keberadaan industri yang seharusnya memberikan dampak positif mengurangi angka pengangguran namun, dalam kenyataannya kurangnya penyerapan terhadap tenaga kerja lokal.

‎Dalam hal ini, ia berkomitmen akan mengatasi persoalan ini. Ini persoalan kita bersama mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Cikembar agar memproritaskan warga lokal agar kesempatan kerja lebih besar,” tegasnya

‎Lebih lanjut Ferry akan mendorong revisi regulasi ketenagakerjaan di kabupaten Sukabumi. Agar kedepannya sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong perusahaan untuk memproritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan.” pungkas Ferry

‎Selai itu, ditengah efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah, dirinya menegaskan pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan memperhatikan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah,” tutupnya ( Red )

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *