Sukabumi, Suara Indonesia – Potensi gempa besar di zona subduksi Selat Sunda kembali memunculkan kekhawatiran serius bagi wilayah pesisir selatan.
Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat. khususnya kawasan Palabuhan ratu, dinilai berada dalam posisi rawan jika skenario gempa besar disertai tsunami benar- benar terjadi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menilai kebutuhan jalur alternatif sudah bersifat mendesak meminta agar pembangunan ruas penghubung wilayah Cisolok-Cikakak-Palabuhanratu melalui jalur utara segera direalisasikan dan masuk prioritas anggaran tahun 2026.
Menurut Junajah, rencana pembangunan jalur tersebut sebenarnya telah lama disiapkan secara teknis, termasuk perencanaan trase dan koordinat
Sejumlah kajian kebencanaan menunjukkan bahwa wilayah Palabuhanratu yang berada di kawasan teluk memiliki tingkat paparan tinggi terhadap ancaman tsunami.
Rencana ini sudah terlalu lama berhenti di atas kertas. Padahal sebelumnya sudah ditargetkan rampung di beberapa periode anggaran, tapi selalu tertunda,” ujar Junajah, Rabu (7/1/2026).
Menurut Junajah, rencana pembangunan jalur tersebut sebenarnya telah lama disiapkan secara teknis, termasuk perencanaan trase dan koordinat.
Penegakan Aturan Tanpa Toleransi
Lebih dari separuh wilayah kelurahan setempat diproyeksikan masuk zona terdampak, dengan waktu tiba gelombang laut diperkirakan kurang dari setengah jam sejak gempa utama terjadi.
Kondisi ini memicu dorongan agar pemerintah daerah tidak lagi menunda pembangunan infrastruktur penyelamatan, terutama jalur evakuasi darat yang berada di luar lintasan pesisir.
Namun, berbagai faktor membuat proyek itu tak kunjung terealisasi, salah satunya pengalihan anggaran saat masa penanganan pandemi beberapa tahun lalu.
Ia menegaskan, kepemimpinan daerah saat ini harus berani mengambil langkah tegas untuk menghidupkan kembali proyek strategis tersebut, mengingat jalur pesisir yang ada berpotensi lumpuh total apabila terjadi bencana alam, mulai dari tsunami, banjir bandang, hingga longsor.
Terkait keterbatasan fiskal daerah, Junajah mendorong penerapan pola kerja sama lintas pemerintahan.*
Redaksi Suara Indonesia